Penerapan Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Dan Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial Dan Penanganan Kemiskinan Di Kelurahan Beteng Selatan
![]() |
| sosialisasi sistem informasi kesejahteraan sosial untuk penanganan kemiskinan |
Kepulauan Selayar adalah salah satu wilayah yang terletak di Selatan Provinsi Sulawesi Selatan atau dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sul-sel ini ditempuh jarak kurang lebih 350 Km untuk tiba dilokasi tersebut dengan terlebih dahulu singgah di Bira salah satu pelabuhan yang ada di Bulukumba untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Ferry
Secara geografis kepulauan selayar tak jauh beda dengan wilayah wilayah kepulauan lain di nusantara yang hampir semua wilayahnya di kelilingi oleh laut. Meski demikian daerah ini dalam hal peningkatan sosial ekonomi dan budaya berupaya untuk tidak ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Sulawesi Selatan pada khusunya.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Selayar di bawah nakhoda H.M.Basli Ali adalah lahirnya kawasan ekonomi ekslusif atau Biasa juga disebut KEK. Yang berimbas pada pembenahan infrastruktur daerah seperti pembenahan jalan bangunan bangunan untuk pariwisata dll.
Dalam bidang sosial terutama untuk penanganan kemiskinan tuna dan terlantar pemerintah kepulauan selayar juga berperan aktif dengan melahirkan program seperti tunjangan untuk Jompo, Anak Yatim, Penyandang Disabiltas sampai pada penyaluran bantuan pangan, dll.
Niagahoster: https://www.niagahoster.co.id/
........................................................
tetap mengambil bagian khususnya memastikan agar program tersebut tepat sasaran dengan menerapkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ditingkat Kabupaten hingga Desa dan Kelurahan.
![]() |
| pelayanan di puskesos benteng selatan |
Terkait pelayanan terpadu di Tingkat Kelurahan dan Desa dengan memakai Sistem Teknologi Informasi diharapkan dapat lebih membantu pemerintah kepulauan selayar khususnya dalam menentukan sasaran atau target Program pengentasan kemiskinan dan penanganan Tuna, Terlantar agar progam yang digelontorkan memang dirasakan oleh masyarakat yang pantas menerima.”kata Kabid Pemberdayaan Kemiskinan Abd.Latif saat ditemui penulis beberapa waktu lalu.
Salah satu Kelurahan/Desa yang saat ini sudah berproses menerapkan sistem informasi kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial di kepulauan selayar antara lain Kelurahan Benteng di Kec.benteng, Desa Barat Lambongan, Desa Bontona Saluk, Desa Bongaiya di Kecamatan Bontomatene dan Desa Kalepadang dan Desa Bontotangnga di Kecamatan Bontoharu
![]() |
| pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu |
Dari beberapa Desa dan Kelurahan tersebut yang telah menerapkan Basis Data Terpadu perlindungan Sosial dan penanganan kemiskinan melalui teknologi informasi SIKS NG dan SLRT besutan Pusat Data dan InformasiKementerian Sosial dalam menetapkan penerima program kemiskinan Tuna dan
Terlantar. Kelurahan Benteng Selatan adalah yang tercepat berproses dimana saat ini Kelurahan Benteng Selatan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) A’Munte Sibatu bentukan Masyarakat dan Dunia Usaha atau Compeny Social Responsibility (CSR) yang difasiltasi oleh Pemerintah Kelurahan ini sudah melakukan rujukan atau pelayanan penanganan Kemiskinan, Tuna dan Terlantar. Salah satunya dengan membangun kerjasa sama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dinas Sosial Kepulauan Selayar untuk Keluarga Bermasalah Psyososial.
Kemarin (22/2/19.pen) kami sudah merujuk 2 Kepala keluarga yang bermasalah psycososial untuk ditangani oleh LK3 Tanadoang Dinas Sosial Kep. Selayar, ini bentuk kerja sama yang baik semoga masyarakat bisa meraskan manfaat dari pusat layanan yang dibentuk secara mandiri ini” kata ketua Puskesos Abdullah pada Penulis.
![]() |
| penyaluran bantuan sesuai Basis Data Terpadu |
Pada dasarnya, menurut Abdullah lebih lanjut,” Puskesos yang ada di Kelurahan Benteng Selatan ini tidak hanya menyediakan Basis Data Informasi untuk menjaring masyarakat miskin tapi juga memberikan layanan rujukan, jadi masayarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung untuk mengatasi permasalahan sosial yang dialaminya.” Jelas Abdullah
Dari total 373 KK (kepala Keluarga) yang terdata di Basis Data Terpadu (BDT) Kelurahan Benteng Selatan sebanyak 187 penerima bantuan beras, 137 diantaranya adalah juga penerima PKH dan 20 KK penerima bantuan pangan program daerah kepulauan selayar bagi yang belum tersentuh program.
Dari ulasan tersebut terlihat jelas peran teknologi Informasi dalam menjaring masyarakat kategori miskin dan tidak miskin yang ada di Kelurahan Benteng Selatan dan Kepulauan Selayar pada umumnya. Dengan adanya sistem tersebut meski pada proses Verifikasi dan Vaktualisasi masih dilakukan secara Hosting Terbaik: https://www.niagahoster.co.id/hosting-terbaik
manual yakni kunjungan langsung ke rumah-rumah masyarakat yang di awasai langsung oleh aparat Desa atau Kelurahan dari RT hingga RW namun dalam proses pengimputan dan juga dalam menetapkan standar kemiskinan sudah terdapat dalam sistem tersebut yang dapat dengan mudah di print out oleh yang membutuhkan sehingga dalam gelar musyawarah untuk penetapan penerima program yang dihadiri segenap komponen baik masyarakat, dunia usaha dan pemerintah kelurahan benteng selatan tidak lagi berdasarkan asumsi masing-masing tentang bersyarat tidak seseorang disebut miskin tetapi semua berdasarkan instrument yang diisi langsung oleh masyarakat yang bersangkutan.
![]() |
| Verifikasi Data Kemiskinan |
Dalam hal penentuan kebijakan Pemerintah Kelurahan Benteng melalui sistem teknologi informasi berbasi online dan off line tersebut dapat mensinergikan program hingga ke kementerian dan sekaligus sebagai bahan untuk penentuan kebijakan ditingkat lokal atau daerah. Melalui aplikasi ini secara out put dapat dibuat profil kemiskinan kelurahan benteng selatan sehingga semua komponen terkait dalam hal penaggulangan kemiskinan dapat menggunakan data hasil Verifali dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu tersebut. baik pihak swasta atau dunia usaha, masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah.
Melalui pendekatan teknologi informasi dengan penyediaan basis data terpadu yang terintegrasi ini pula dapat dilihat kebutuhan dasar masyarakat miskin, baik yang sudah terpenuhi dan yang belum sehingga dapat dibuat kebijakan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan dan berdaya dari ketunaan dan keterlantaran.





Tidak ada komentar:
Posting Komentar